PONOROGO, SINARPOST – Momentum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, dimanfaatkan sekitar 100 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Melalui aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (10/11/2026), mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga daerah.
Mengusung tema “Kaum Muda Melawan: Panggilan Aksi Perlawanan 10 November 2026”, aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan (Ormawa), meliputi DEMA, SEMA, HMJ, dan UKM. Aksi dikoordinatori Ketua SEMA UIN Ponorogo, Muh. Dicky Azaky. Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD, peserta berkumpul di Kampus 1 dan Kampus 2 UIN Ponorogo, kemudian berangkat dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sembilan tuntutan utama. Di tingkat nasional, mereka mendesak evaluasi kebijakan publik agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, kepatuhan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan, serta penetapan status bencana nasional terhadap sejumlah bencana ekologis di Indonesia.
Mahasiswa juga menyoroti pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan berpendapat, penolakan terhadap praktik militerisme yang mengancam ruang sipil, serta jaminan kebebasan pers. Kritik turut diarahkan terhadap RUU Penyiaran Tahun 2026 dan persoalan pendataan desil masyarakat yang dinilai perlu dibenahi agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Sementara di tingkat daerah, perhatian mahasiswa tertuju pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Ponorogo. Mereka mendesak pemerintah melakukan peninjauan kembali perizinan pertambangan serta menindak dan menutup aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Sepanjang aksi, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian, membentangkan poster berisi kritik dan tuntutan, serta menyanyikan lagu-lagu bertema demokrasi dan perjuangan.
Aspirasi tersebut kemudian berlanjut dalam audiensi bersama pimpinan DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Dr. Agus Sugiarto, M.Si., serta sejumlah pejabat terkait. Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., juga turut hadir.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Ponorogo menyampaikan permohonan maaf karena Plt. Bupati Ponorogo belum dapat hadir lantaran sedang menjalankan agenda di Surabaya. Meski demikian, DPRD mempersilakan mahasiswa menyampaikan seluruh aspirasi dan menyatakan komitmennya untuk mengawal serta meneruskan tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Komitmen pengawalan juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah daerah menyatakan siap memperjuangkan aspirasi mahasiswa sesuai kewenangan yang dimiliki. Terkait permintaan audiensi langsung dengan Plt. Bupati, Sekda menyatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut sekaligus mengupayakan penjadwalan pertemuan.
Namun, mahasiswa menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh berhenti pada audiensi. Mereka meminta pertemuan langsung dengan Plt. Bupati dapat dijadwalkan paling lambat 17 November 2026. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada tanggapan, mahasiswa menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih besar.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa menghendaki tindak lanjut yang jelas atas aspirasi yang telah disampaikan. Komitmen DPRD dan pemerintah daerah pun diharapkan diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan dalam forum audiensi.
Di sisi lain, pengamanan aksi melibatkan personel gabungan dari Polres Ponorogo, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sebanyak 243 personel diterjunkan untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari keberangkatan mahasiswa dari kampus hingga aksi dan audiensi di Gedung DPRD.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa turut hadir dalam rangkaian audiensi sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif.
Sekitar pukul 11.05 WIB, seluruh rangkaian aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo berakhir. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kegiatan berlangsung aman dan lancar tanpa ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Aksi mahasiswa pada momentum Hari Pahlawan tersebut menjadi pengingat bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga dari kesediaan penyelenggara pemerintahan untuk mendengar, memberikan jawaban, dan memastikan setiap tuntutan memperoleh tindak lanjut yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.(*)
Posting Komentar