PONOROGO, SINARPOST – Penataan aset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan perubahan regulasi Barang Milik Daerah (BMD). Enam fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan, pengawasan pemanfaatan, hingga optimalisasi aset untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua Evi Dwita Sari, S.Sos., dan Anik Suharto, S.Sos. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Sekretaris Daerah Agus Sugiarto, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pengantarnya, Dwi Agus menegaskan bahwa pengelolaan aset pemerintah daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Menurutnya, keberadaan aset tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi daerah.
"Aset daerah bukan hanya tercatat secara administrasi, tetapi harus dikelola dengan baik, tertib, dan transparan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," ujarnya.
Catatan keenam fraksi selanjutnya menjadi bahan penting untuk menyempurnakan substansi Raperda. Persoalan inventarisasi aset, kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, kejelasan status hukum, serta mekanisme pemanfaatan dinilai perlu mendapat perhatian agar pengelolaan kekayaan daerah semakin akuntabel.
Selain aspek penertiban, optimalisasi aset juga dipandang memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Karena itu, perubahan regulasi diharapkan tidak berhenti pada pembenahan tata kelola, melainkan mampu mendorong pemanfaatan aset secara produktif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara keseluruhan, enam fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Persetujuan itu disertai sejumlah catatan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD dan menyatakan akan menindaklanjutinya melalui penelitian serta evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.
"Ya, kita nanti akan memberikan jawaban pada rapat berikutnya. Masukan yang baik kita terima. Kita akan melakukan penelitian dan evaluasi terkait aset agar lebih baik penataannya. Namun, baru bisa kita laksanakan tahun depan," terangnya.
Lisdyarita menambahkan, pelaksanaan tindak lanjut atas pembenahan pengelolaan aset tersebut diarahkan pada tahun 2027.
Dengan demikian, pembahasan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 diharapkan menjadi momentum memperkuat sistem pengelolaan aset Pemkab Ponorogo, sekaligus memastikan setiap kekayaan daerah memiliki kepastian hukum, tertib pemanfaatan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.(dd/adv)
Posting Komentar