PONOROGO, SINARPOS – Aspirasi masyarakat desa dari Ponorogo menembus panggung kebijakan nasional. DPC Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Kabupaten Ponorogo hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, dengan membawa sejumlah agenda strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi desa.
Kehadiran Ketua dan Pengurus DPC AKSI Ponorogo dalam forum nasional tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari agenda organisasi. Delegasi Ponorogo membawa aspirasi yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat untuk dibahas dalam forum bersama para kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Rakernas AKSI 2026 diikuti para kepala desa dari 28 provinsi serta 160 kabupaten/kota. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus policy forum untuk menyatukan perspektif pemerintahan desa terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Ketua DPC AKSI Kabupaten Ponorogo, Mustofa Arifin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah aspirasi masyarakat sebelum berangkat mengikuti Rakernas. Aspirasi tersebut kemudian dibawa sebagai bahan diskusi untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah.
“Mulai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan segera beroperasi agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” kata Mustofa saat dihubungi, Sabtu (12/9/2026).
Mustofa yang juga Kepala Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, menambahkan, perhatian tidak hanya diarahkan pada pengembangan koperasi desa. Sejumlah isu fundamental seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan serta peningkatan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, berbagai sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat desa. Karena itu, kebutuhan masyarakat di tingkat lokal perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Berbagai aspirasi ini kita sampaikan dalam Rakernas di Jakarta. Hasilnya dalam rekomendasi yang dihasilkan, juga terdapat aspirasi dari masyarakat kita,” ujarnya.
Mustofa menegaskan, keberadaan AKSI diharapkan tidak berhenti sebagai wadah organisasi kepala desa. Lebih dari itu, AKSI diharapkan mampu mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif hingga tingkat desa.
Bagi pemerintahan desa, implementasi kebijakan menjadi titik penting setelah kebijakan ditetapkan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan desa dinilai perlu terus diperkuat agar setiap program memiliki real impact terhadap masyarakat.
“Intinya kita semua siap menjalankan hingga mengawal kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Rakernas AKSI tersebut dibuka langsung Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa serta Sari Yuliati di Gedung Parlemen, Jakarta.
Forum nasional tersebut kemudian menghasilkan delapan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Delapan rekomendasi itu menjadi bagian dari policy input pemerintahan desa dalam memperkuat arah pembangunan sekaligus mendorong kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi DPC AKSI Ponorogo, keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan suara masyarakat desa tetap hadir dalam ruang pengambilan kebijakan. Aspirasi dari tingkat grassroots diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan dalam menghadirkan pembangunan desa yang lebih inklusif, produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(dd)
Posting Komentar