JAKARTA, SINARPOS – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) membawa sejumlah aspirasi strategis pemerintahan desa ke tingkat nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang digelar pada 9–10 September 2026 di Jakarta.
Forum nasional tersebut menghasilkan delapan rekomendasi strategis yang telah diserahkan kepada Kementerian Desa sebagai bahan masukan dalam pembahasan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.
Salah satu poin yang menjadi perhatian AKSI adalah proses pengisian Penjabat (Pj) Kepala Desa apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa. AKSI mendorong adanya kepastian mekanisme pengisian Pj Kepala Desa agar tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Ketua Umum AKSI, Irawadi, menegaskan bahwa kepastian regulasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pemerintah desa. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan desa perlu memiliki mekanisme yang jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Kebijakan tentang desa harus memiliki pijakan yang kuat pada kondisi nyata di desa. Kepala desa mengetahui persoalan masyarakat bukan dari laporan semata, tetapi karena setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat," ujar Irawadi.
DELAPAN REKOMENDASI STRATEGIS AKSI
Rakernas AKSI 2026 tidak hanya membahas persoalan pengisian Pj Kepala Desa. Delapan rekomendasi yang dihasilkan mencakup berbagai aspek yang dinilai berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pertama, kepastian hukum dan keberlanjutan pemerintahan desa. AKSI mendorong penguatan Dana Desa dan ruang fiskal desa, keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunan regulasi, kepastian proses pengisian Pj Kepala Desa apabila terjadi kekosongan jabatan, keberlanjutan pelayanan publik, serta harmonisasi agenda pemilihan kepala desa (Pilkades).
Kedua, penguatan sinergi, perlindungan hukum, dan kolaborasi desa. Rekomendasi ini mencakup pendampingan dan konsultasi hukum bagi pemerintah desa, pengembangan kemitraan korporasi dengan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses magang dan kemitraan bagi generasi muda desa.
Ketiga, kepastian dan keadilan pembiayaan desa. AKSI mendorong pemenuhan Alokasi Dana Desa secara progresif, pemerataan Bantuan Keuangan Khusus, serta solusi penyediaan lahan bagi desa yang belum memiliki Tanah Kas Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam rekomendasi ini, AKSI juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses verifikasi dan validasi data sosial-ekonomi guna mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.
Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan transformasi digital. Kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, hingga perluasan jaringan internet menjadi bagian dari rekomendasi. Infrastruktur digital dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Kelima, penguatan ketahanan pangan dan potensi unggulan desa. AKSI mendorong keterlibatan pemerintah desa, BUM Desa, dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, ekonomi kreatif, desa wisata, hingga perluasan akses pasar produk lokal juga menjadi perhatian.
Keenam, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepala desa serta perangkat desa. Rekomendasi mencakup kejelasan status hukum aparatur desa, standardisasi Penghasilan Tetap (SILTAP), kepastian pencairan penghasilan, jaminan kesehatan, penghargaan purna bakti, serta kajian mengenai jaminan pensiun bagi kepala desa dan perangkat desa.
Ketujuh, penguatan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih. AKSI mendorong penguatan kelembagaan, integrasi peran, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta perluasan kemitraan strategis dengan BUMN, BUMD dan sektor swasta.
Kedelapan, penyelesaian persoalan desa di kawasan hutan. AKSI mendorong kepastian status hukum dan tata ruang bagi desa yang berada di dalam maupun bersinggungan dengan kawasan hutan. Kepastian tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat.
ASPIRASI DESA DIBAWA KE TINGKAT NASIONAL
Penyerahan delapan rekomendasi kepada Kementerian Desa menjadi bagian penting dari rangkaian Rakernas AKSI 2026. Dokumen tersebut menjadi bahan masukan yang diharapkan dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
AKSI menekankan pentingnya pendekatan bottom-up policy, yakni kebijakan yang turut mempertimbangkan pengalaman dan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kepala desa tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga diharapkan memiliki ruang partisipasi dalam proses perencanaan, evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan langsung dengan pemerintahan desa.
"Kami membawa suara desa ke tingkat nasional. Harapannya, rekomendasi ini dapat dibahas lebih lanjut dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang yang lebih besar bagi desa untuk berkembang dan mandiri," kata Irawadi.
Delapan rekomendasi Rakernas AKSI 2026 tersebut mencakup persoalan regulasi, kepemimpinan desa, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan aparatur, penguatan ekonomi hingga persoalan desa di kawasan hutan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan kepastian dalam proses pengisian Pj Kepala Desa ketika terjadi kekosongan jabatan, sehingga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa tetap memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.(*)

Posting Komentar